Perbaikan Data untuk Penanggulangan Kemiskinan Kukar

img

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna yang turut hadir dalam acara rapat koordinasi di aula Kantor Bupati Kukar.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar fokus tangani data kemiskinan Kukar.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, maka Bappenas dan BPS diarahkan untuk mengawal proses validasi data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan pada 2022 lalu oleh BPS.

"Jadi permasalahan utama terkait dengan penanggulangan kemiskinan yaitu, terkait dengan validasi data, dan program program yang sudah digelontorkan tidak tepat sasaran," kata Vanesa Vilna kepada Poskotakaltimnews, usai Rakor optimalisasi peran Ketua RT, Kades, Lurah dan Camat, di Pemkab Kukar, Selasa (11/4/2023).

Sementara terkait dengan hasil pendataan melalui regsosek di Kukar ada 4 kategori yaitu, sangat miskin, miskin, rentan miskin dan tidak miskin. Data tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk, maka dari itu hal ini harus diperbaiki sehingga tepat sasaran.

"Jadi intinya regsosek ini proses validasi data untuk tingkat kesejahteraan penduduk, dan itu akan menjdi referensi untuk penerima bantuan program, terutamanya program penanggulangan kemiskinan," ungkapnya.

Sementara Pemkab Kukar melalui Bappeda terkait dengan pengentasan kemiskinan,  telah menyiapkan program program melalui aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK).

Menurutnya, semua pihak saling bersinergi mulai dari tingkat RT, Kelurahan/Desa, hingga Kecamatan. Tentunya peran mereka sangat penting terkait dengan penanggulangan kemisminan, sebab mereka yang mengetahui kondisi warganya di wilayahnya masing masing.

"Jadi kuncinya itu ada di RT, ini sangat penting untuk mengetahui warganya dan masuk pada kategori apa saja. Harapannya Ketua RT hadir untuk memastikan proses validasi masyarakat, sehingga data yang dihasilkan itu valid sesuai kondisi apa adanya," pungkasnya.(riz/adv)